17 Juta Hektare Lahan di Sumatra dan Kalimantan Bermasalah soal Perizinan

JAKARTA – Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat ada seluas 17 juta hektare (ha) lahan di Sumatra dan Kalimantan yang masih bermasalah terkait dengan perizinan. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada hari ini.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Abidin menyatakan, secara rinci luas lahan yang bermasalah itu terdiri dari di Kalimantan seluas 10.435.919 ha dan Sumatera seluas 6.473.872 ha.

“Di Kalimantan lahan terindikasi perizinan tumpang tindih itu 19,3% dan di Sumatera 13,3%. Nah ini yang bermasalah perlu penyelesaian,” uajarnya dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Dia menjelaskan, permasalahan lahan ini terjadi karena beberapa ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti, terdapat lahan yang sama namun memiliki dua izin yang tumpang tindih yakni hak guna usaha (HGU) dan izin hutan produksi.

“Contohnya, ada satu wilayah daerah HGU-nya tahun 1994. Tapi, tiba-tiba keluar SK menteri kehutanan bahwa itu hutan produksi. Ada juga mungkin izin yang satu keluar dari pusat, yang satu keluar dari daerah jadi tumpang tindih,” katanya.

Baca Juga : HERRERA TAK TUTUP PELUANG TINGGALKAN MAN UNITED

Maka melalui kebijakan satu peta (one map policy) yang diusung pemerintah akan dilakukan sinkoronisasi terkait masalah lahan tersebut. Kebijakan ini memang dibuat untuk mengatasi masalah pemanfaatan lahan di Indonesia.

Namun, Hasanuddin menyatakan sinkronisasi tersebut perlu memakan waktu yang lama. “Masalah sinkronisasi bukan hal yang mudah. Itu ada aspek hukum, ekonomi, sosial, lingkungan. Menyelesaikan itu perlu waktu,” katanya.