40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Harus Pahami Area Rawan Korupsi

MALANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melihat langsung pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang hasil Perubahan Antar Waktu ( PAW) di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018).

Di kesempatan itu, Tjahjo Kumolo memohon agar anggota DPRD yang baru itu mengerti ruang riskan korupsi. Terpenting di bidang rencana penganggaran, dana hibah, retribusi pajak serta penyediaan barang serta layanan.

Hal tersebut untuk hindari agar masalah suap massal tidak berlangsung lagi.

“Saya duga semua anggota DPRD mesti mengerti apakah sebagai pengarahan Pak Gubernur Jawa timur. Yang ke-2 mengerti ruang riskan korupsi yang tersangkut rencana biaya terutamanya, yang tersangkut dana hibah bansos, tersangkut retribusi serta pajak, serta tersangkut penyediaan barang serta layanan,” tuturnya.

“Itu yang perlu dimengerti sekali oleh anggota dewan karena anggota dewan ialah partner sejajar pemerintah daerah. Sama-sama isi, sama-sama mengamati, sama-sama mengoreksi serta sama – sama memperjuangkan masukan penduduk,” paparnya.

Akan tetapi, politisi PDI Perjuangan itu tidak dapat jamin jika masalah suap seperti yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang itu akan tidak berlangsung lagi. Tjahjo menyampaikan, masalah korupsi ialah masalah integrasi yang sifatnya pribadi.

“Barusan dikatakan oleh pengarahan Pak Gubernur, kembali pada diri kita,” tuturnya.

Walau demikian, Tjahjo mengatakan jika dengan skema, pengawasan serta mencegah pada terjadinya korupsi telah bagus. Ia juga memohon agar anggota dewan yang baru tidak terjerat pada masalah korupsi.

“Dengan skema semua telah bagus, pengawasan bagus, mencegah bagus, sampai KPK berjalan kita mesti animo. Semua kembali ke diri kita. Mari lah sama-sama memperingatkan, mengerti ruang riskan korupsi. Karena jika sampai berlangsung lagi, yang rugi diri kita, keluarganya, parpol, penduduk serta daerah,” tuturnya.

“Ditambah lagi, Malang telah jadi berita nasional karena baru pertama-tama berlangsung, dalam jumlahnya yang demikian besar karena tidak dapat penuhi quorum dalam satu instansi legislatif yang ada,” tuturnya.

Baca Juga : Presiden Korsel Ajak Jokowi Blusukan

Didapati, kursi DPRD Kota Malang yang sudah sempat kosong telah terisi lagi sesudah 40 anggota DPRD hasil PAW sah dilantik. Awal mulanya, sekitar 41 anggota DPRD Kota Malang diamankan KPK berkaitan masalah suap bahasan APBD Pergantian Kota Malang tahun biaya 2015.

Penangkapan itu membuat instansi legislatif itu lumpuh. Dari 41 anggota yang diamankan, cuma satu orang yang telah sah di-PAW, yakni Yaqud Ananda Gudban dari fraksi Partai Hanura yang digantikan oleh Nirma Cris Desinidya.