5 Pasal ” Menggigit ” dalam Pergub Tempat Hiburan yang Disahkan Anies

5 Pasal " Menggigit " dalam Pergub Tempat Hiburan yang Disahkan Anies

             JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan barusan mengesahkan Pergub Nomor 16 Th. 2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Anies mengatakan, ketentuan yang dahulu berlainan dengan ketentuan yang baru disahkannya. Menurutnya, pergub ini miliki ” gigi ” yang lebih kuat implementasinya.

Tersebut pasal-pasal dalam Pergub Anies yang disebutnya menggigit :

1. Mewajibkan body checking

Pergub baru ini mewajibkan ada laporan tempat usaha setiap bln. yang mencakup hasil kontrol masuk serta pemantauan didalam sepanjang jam operasional.

Pasal 47 Ayat (2) menyebutkan, ” Kontrol sebelumnya masuk tempat hiburan dikerjakan dengan berlapis dengan bagian seperti berikut : mengecek barang bawaan dengan detil ; lakukan kontrol tubuh (body checking) ; serta jika dibutuhkan bisa memakai mesin x-ray scanner “.

Dalam ayat setelah itu juga ditata kontrol yang sama dikerjakan pada karyawan sebelumnya mulai bekerja dengan body checking serta kontrol barang bawaan.

Anies menyebutkan, Pergub ini mempunyai tujuan jadikan penyelenggara tempat hiburan lebih bertanggungjawab atas aktivitas yang mereka selenggarakan.

Baca Juga : Rusia Cuma ” Mengira ” Swedia Menghasilkan Toksin Saraf

” Tujuannya yaitu untuk buat kepastian hukum itu ada serta sikap bertanggungjawab itu ada. Jadi kita menginginkan supaya aktor usaha pariwisata betul-betul tunjukkan sikap bertanggungjawab atas aktivitasnya, ” kata Anies, Selasa (20/3/2018).

2. Lakukan pengawasan teratur serta khusus

Pengawasan pada tempat hiburan dikerjakan Pemprov DKI dengan teratur sehari-hari di tingkat kota atau propinsi sesuai sama Pasal 49 Ayat (3).

Pengawasan berbentuk spesial dapat juga dikerjakan sporadis pada hari raya keagamaan, malam perubahan th., ada pengaduan/laporan orang-orang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran atau musibah ditempat usaha pariwisata ; ada kabar berita mass media berkaitan sangkaan ada aksi asusila, peredaran, penjualan serta/atau penggunaan narkotika serta/atau zat psikotropika yang lain ditempat usaha pariwisata ; serta ada tindak pidana serta pelanggaran yang lain dalam penyelenggaraan aktivitas usaha pariwisata. Pengawasan spesial ini dikerjakan oleh tim bentukan gubernur.

” Laporan warga dihitung, laporan mass media dihitung. Tapi pasti ada sistem kontrol atas laporan itu. Demikian laporan itu sah, kita juga akan melakukan tindakan, ” kata Anies.

Support by : kompas.com