Alur Tongkat Hoki serta Momok Rendahnya Serapan Biaya pada Triwulan Pertama

Alur Tongkat Hoki serta Momok Rendahnya Serapan Biaya pada Triwulan Pertama

                  JAKARTA, Pada triwulan pertama th. biaya, penyerapan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) DKI 2018 baru sekitaran 8 %. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan perolehan itu dibawah tujuan awal mereka yakni sebesar 12 %.

Sandiaga memberikan alur penyerapan biaya sampai kini seperti tongkat hoki. Berarti, kurvanya relatif datar pada awal th. lalu meninggi mendekati akhir th.. Alur penyerapan biaya di setiap Unit Kerja Piranti Daerah (SKPD) rata-rata sesuai sama itu.

” Ini yang kami ingin ganti, ” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/4/2018) malam.

Sandiaga menyebutkan satu diantara berbelanja segera yang cukup jadi momok dalam penyerapan biaya yaitu program pengadaan lahan.

” Serta disini sebagian dinas, tidak cuma Dinas Sumber Daya Air, tapi sebagian dinas, sistem pengadaan lahannya belum juga dapat maksimal, ” tutur Sandiaga.

Dinas Sumber Daya Air memanglah mempunyai penyerapan terendah pada triwulan pertama ini, yakni cuma 1, 7 %.

Satu diantara pemicunya karna biaya pengadaan lahan tidak dapat segera dieksekusi pada triwulan pertama. Untuk pengadaan lahan, kata Sandiaga, kesiapan dokumen serta kesiapan lahan mesti ada.

Ganti perencanaan

Sandiaga menyebutkan penyerapan seringkali rendah pada awal th. karna memanglah direncanakan rendah. Sandiaga menginginkan merubah alur fikir pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengenai hal semacam ini.

Baca Juga : Polisi Amankan 19 Kg Sabu dari Malaysia

” Upayanya kelak kita cobalah ganti alur fikirnya supaya perencanaannya itu tidak di ujung saja digenjotnya. Tapi mulai kuartal per kuartal, ” tutur Sandiaga.

Dia juga akan mulai berencana itu dari penganggaran th. 2019. Bila tujuan di buat dalam periode waktu spesifik, monitoring semakin lebih ketat.

Eksekusi biaya juga dapat dikerjakan secepat-cepatnya. Misalnya untuk keperluan lelang, Sandiaga menyebutkan persiapannya dapat dikerjakan saat draft biaya tetap dalam sistem kajian dengan DPRD DKI. Demikian APBD disahkan, SKPD dapat segera mengeksekusi program tanpa ada menanti sistem lelang sekali lagi.

” Jadi demikian kami memperoleh kesepakatan dari Dewan, di akhir tahun umumnya telah pengaturan APBD. Mereka dapat segera pencet tombol, ” tutur Sandiaga.

Sandiaga menyebutkan, dasarnya yaitu rencana yang baik. Tanpa ada rencana yang baik, bahkan juga lelang konsolidasi juga tidak dapat menanggung tingginya penyerapan biaya. Persiapan setiap SKPD harus juga ditingkatkan. Paling akhir, semuanya SKPD mesti aktif memasukan keperluan mereka kedalam e-catalog.

” Seperti Dinas Bina Marga ini satu diantara yang terbaik penyerapannya karna mereka semua telah dimasukkan ke katalog lokal, e-catalog itu. Jadi sistem pengadaannya lebih gampang, lebih transparan, ” kata dia.

Support by : kompas.com