Bawaslu Dinilai Tidak Sabar Menunggu Putusan MA soal Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan, Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) tergesa-gesa melepaskan beberapa eks koruptor menjadi akan calon legislatif di Pileg 2019.

Bawaslu melepaskan bacaleg itu dengan meremehkan Ketentuan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju menjadi caleg.

Sekarang ini, PKPU itu tengah ditest materi di Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA tunda sesaat karena UU Pemilu sebagai referensi PKPU, juga tengah ditest materi di Mahkamah Konstitusi.

Titi menuturkan, Bawaslu sebetulnya masih tetap mempunyai waktu untuk menanti putusan berkaitan PKPU itu.

“Kan penetapan DCT (daftar calon masih) baru 20 September, sesudah DCT juga masih tetap di buka waktu untuk ajukan sengketa. Menjadi sebetulnya kita tidak dapat katakan juga kita tidak miliki waktu,” jelas Titi pada Kompas.com, Minggu (2/9/2018).

“Bawaslu tunjukkan ketidaksabarannya serta tidak strategis,” lanjut dia.

Walau sebenarnya, menurut Titi, Bawaslu bisa menyurati MA sebelum membuat ketetapan supaya proses uji materi atas PKPU bisa dipercepat.

“Bawaslu bisa menuturkan tempat mereka yang mellindungi hak konstitutional beberapa bekas terpidana korupsi yang notabene juga WNI menjadi calon, serta menyatakan ke MA untuk selekasnya membuat cepat putusan UU pemilu hingga MA dapat menguji selekasnya ketentuan PKPU,” jelas Titi.

Sekitar 12 balaceg bekas narapidana korupsi diloloskan oleh Bawaslu. Mereka datang dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, serta Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, serta Pare-Pare.

Baca Juga : Anies Baswedan Sudah Siapkan Bonus untuk Atlet Asian Games 2018

Pada saat pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak penuhi prasyarat (TMS) oleh KPU.

Mereka lalu ajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu serta Panwaslu ditempat. Hasil sengketa mengatakan semuanya penuhi prasyarat (MS).