Digugat PKPI Pimpinan Haris Sudarno, KPU Sebut Hanya Berpegang SK Menkumham

Digugat PKPI Pimpinan Haris Sudarno, KPU Sebut Hanya Berpegang SK Menkumham

            JAKARTA,Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI lantaran menampilkan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) pimpinan Hendropriyono dan Imam Anshori Saleh. Pelapornya yaitu PKPI pimpinan Haris Sudarno.

Mengenai gugatan terkait kepengurusan partai politik (parpol) ini, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menegaskan mereka berpegang pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terakhir.

Hasyim menjelaskan, mengacu Pasal 167 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, definisi mendaftar yaitu pimpinan parpol yaitu ketua umum dan sekretaris jenderal menyampaikan surat pendaftaran dan juga dokumen persyaratan.

Baca Juga : Semen Instan Ramah Lingkungan, Harga Lebih Mahal

“Salah satu dokumen persayaratan adalah keputusan Menkumham tentang siapa kepengurusan parpol yang mendapat SK. Jadi, ya pegangan kami SK terakhir dari Kemenkumham,” kata Hasyim ditemui usai sidang putusan pendahuluan di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Hasyim mengatakan, dalam pandangan KPU, secara kelembagaan, parpol itu hanya ada satu. Ia mengibaratkan parpol adalah sebuah kereta. Sedangkan pengurus adalah masinisnya.

“Kalau ada perubahan keputusan Kemenkumham, ya di stasiun atau di halte berikutya ganti masinis. Tetapi partai kan tetap satu (keretanya sama),” kata Hasyim.

Keberatan PKPI piminan Haris Sudarno ini yang akan dijawab KPU dalam sidang pemeriksaan yang digelar oleh Bawaslu.

Support by : kompas.com