DPRD DKI: TGUPP Banyak, Pengkaji Luar Biasa, Bagaimana Membelanjakan Anggaran?

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menyapa deretan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rapat tindak lanjut kajian komisi-komisi pada Raperda mengenai Pertanggung Jawaban Proses APBD Th. Biaya 2017, Senin (16/7/2018).

Mereka mempertanyakan APBD 2017 yang tersisa hingga sampai Rp 13, 1 triliun.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengira besarnya bekas lebih pemakaian biaya (silpa) karena rencana di awalnya yang tidak pas serta jeli.

” Ini TGUPP (Team Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) banyak, ditambah terdapat Inspektorat, serta pengkaji yang mengagumkan. Namun bagaimanakah potensi membelanjakan biaya dengan efisien? ” bertanya Bestari pada deretan Pemprov DKI, Senin (16/7/2018).

Bestari juga menyebutkan harusnya selisih biaya rencana dengan eksekusi tidak sangat jauh. Karena unit kerja piranti daerah (SKPD) mempunyai waktu sampai tujuh bln. untuk berencana biaya.

Ia mempertanyakan peranan Tubuh Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Inspektorat DKI.

DPRD mendapatkan keterangan jika bekas biaya yang tinggi itu dikarenakan penghasilan yang makin bertambah, efisiensi biaya, sampai kegagalan menyelesaikan aktivitas.

Terdaftar, terdapat 16 puskesmas serta 93 sekolah yang tidak berhasil di bangun Pemprov DKI Jakarta dari biaya th. kemarin.

Sekretaris Daerah Saefullah mengakui akan memberi keterangan detil ke komisi-komisi DPRD. Ia mengaku tingginya silpa, diantaranya dikarenakan oleh buruknya rencana.

Baca Juga : Tak Daftarkan Caleg hingga Besok, Parpol Dianggap Tak Ikut Pileg

” Ada sejumlah input positif dari DPRD. Bila kepala dinas berkinerja tidak baik, salah buat angaran, ada sejumlah sekolah yang tidak jadi dilakukan, ada sejumlah puskesmas yang dikembalikan dananya karena keadaan lapangan berlainan dengan yang mereka kemukakan, ” kata Saefullah.