Hasil Rapat dengan Tiga Menteri, Go-Jek serta Grab Juga akan Naikkan Tarif

Hasil Rapat dengan Tiga Menteri, Go-Jek serta Grab Juga akan Naikkan Tarif

              JAKARTA, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengadakan rapat dengan pimpinan perusahaan aplikator transportasi on-line Go-Jek serta Grab di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi serta Informatika Rudiantara ikut ada dalam pertemuan itu.

Selesai rapat, Moeldoko mengungkap ketentuan yang disetujui dengan, yaitu Go-Jek serta Grab juga akan menambah tarif per km. untuk dibayarkan pada pengemudi.

” Aplikator itu dasarnya menginginkan juga menyejahterakan beberapa driver-nya. Prinsipnya, mereka juga akan sesuaikan (tarif per km.). Mereka siap untuk menambahnya, ” tutur Moeldoko.

Sekarang ini, tarif per km. yang dibayarkan aplikator pada pengendara yaitu Rp 1. 600 per km..

Moeldoko belum juga ketahui berapakah besaran kenaikannya. Sebab, hal tersebut yaitu kewenangan perusahaan aplikator.

” Besaran kenaikan tentunya yaitu hak perusahaan untuk memastikan. Kami tidak bisa menghimpit. Sebab, mereka juga miliki perhitungan sendiri untuk keluarkan seberapa per kilometernya, ” tutur Moeldoko.

Baca Juga : Golkar Selalu Sistem Perubahan Mahyudin dari Kursi Pimpinan MPR RI

Walau sekian, Moeldoko meyakinkan, Menteri Perhubungan Budi Karya mempunyai perhitungan sendiri masalah berapakah kenaikan yang lumrah diaplikasikan oleh aplikator.

Ia tidak mengatakan detil masalah perhitungan Menhub itu.

Berdasar pada perjanjian dengan, perusahaan aplikator juga akan mulai mengalkulasi berapakah kenaikan tarif untuk pengendara. Gagasannya, ketentuan itu juga akan diumumkan sekali lagi pada Senin (2/4/2018).

Terlebih dulu, beberapa pengemudi ojek on-line lakukan tindakan unjuk rasa menuntut dinaikkannya tarif per km..

Mereka di terima Presiden Joko Widodo. Pada Presiden Jokowi, beberapa pengemudi mengeluhkan perang tarif antar-aplikator.

Perang tarif antar-perusahaan aplikasi itu dinilai sudah mengorbankan kesejahteraan beberapa pengendara ojek on-line.

Presiden Jokowi lalu memerintahkan Menhub serta Menkoinfo jadi penengah dalam masalah ini.

Support by : kompas.com