Henry Yoso Minta Bandar Narkoba Ditembak Mati Tanpa ada Sistem Hukum

Henry Yoso Minta Bandar Narkoba Ditembak Mati Tanpa ada Sistem Hukum

                JAKARTA, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat tidak sama pendapat dengan terdapatnya wacana penghentian praktek hukuman mati berkaitan masalah peredaran narkotika.

Menurut Henry, peredaran narkotika juga akan makin ramai bila hukuman mati dihapuskan.

” Bila minta hukuman mati dihapuskan, itu orang hilang ingatan. Telah ada hukuman mati saja begini, terlebih bila itu dihapuskan. Bila butuh tanpa ada sistem, itu (bandar narkotika) dapat ditembak ditempat, ” tutur Henry waktu didapati di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Henry menilainya, sekarang ini peredaran narkotika sangatlah membahayakan. Paling akhir, ada usaha penyelundupan 1 ton serta 1, 6 ton narkoba jeni sabu di Perairan Kepulauan Riau.

Ia memiliki pendapat, mesti ada revisi Undang-Undang Nomor 35 th. 2009 mengenai Narkotika.

Tetapi, bila sistem kajian revisi berjalan lama, ia menyarankan supaya Presiden Joko Widodo menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

” Bila di tanya segenting apa, pikirkan 50 orang dalam sehari wafat. Lalu anak bangsa yang kecanduan ada 5 juta orang. Ancaman pidana mati telah ada lho ya. Kita diserang berton-ton, ” kata Ketua Umum Pergerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) itu.

Terlebih dulu, Analis Kebijakan Narkotika LBH Orang-orang Yohan Misero menjelaskan, praktek hukuman mati serta tembak ditempat berkaitan masalah narkotika mesti dihentikan.

Baca Juga : Candi Borobudur Diambil Pelari Internasional untuk Tempat Reuni

” Pertama, hentikan pemakaian hukuman mati serta tembak ditempat jadi simbolisme kesuksesan kebijakan narkotika di Indonesia, ” tutur Yohan lewat info tertulisnya, Minggu (4/3/2018).

Yohan menjelaskan, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah 18 terpidana masalah narkotika sudah dihukum mati.

Diluar itu, akhir th. lantas, BNN menyebutkan, sejumlah 79 orang yang tersangkut masalah narkotika sudah ditembak mati tanpa ada sistem peradilan serta menggaungkannya seolah-olah hal itu yaitu satu kesuksesan.

Data BNN sendiri, kata Yohan, memerlihatkan kalau angka peredaran gelap narkotika senantiasa naik dari th. ke th..

Oleh karenanya, ia menilainya, pendekatan represif yang menyalahi prosedur seperti tembak mati ditempat serta hukuman mati yang beberapa terang yaitu satu pelanggaran HAM sebaiknya dihentikan.

” Terkecuali tidak efisien, pendekatan seperti ini cuma merepotkan beberapa rekanan di Kementerian Luar Negeri yang perlu mempertanggungjawabkan prinsip Indonesia pada Hak Asasi Manusia, ” kata Yohan.

19 kg narkoba type sabu ini diselundupkan memakai satu kapal cepat pancung.

Support by : kompas.com