Ida Nilai Santri Tidak Didampingi, Yasin Katakan Itu Terhalang Legalitas

Ida Nilai Santri Tidak Didampingi, Yasin Katakan Itu Terhalang Legalitas

                SEMARANG, Perbincangan pada wagub Jateng nomor 1 serta 2 semakin menarik. Ada pertanyaan masalah keperpihakan pada santri dan pendidikan keagamaan.

Calon wakil gubernur nomor urut 1 Taj Yasin adalah putra seseorang kiai dari Rembang. Sesaat cawagub Ida Fauziyah adalah seseorang santri yang sempat mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Ida lalu ajukan pertanyaan masalah keperpihakan pemerintah daerah pada kelompok santri. Ida menilainya kelompok pesanten, pendidikan keagamaan, sekarang ini seakan dilewatkan sendiri.

Walau sebenarnya santri, instansi pendidikan agama sudah lakukan pekerjaan negara mencerdaskan anak bangsa, menghindari dari radikalisme.

Legalitas

Menyikapi Ida, Yasin menyebutkan, Pemprov Jateng terlebih dulu menginginkan berikan pertolongan baik berbentuk hibah ataupun pertolongan sosial. Tetapi pemberian pertolongan terhalang pada segi legalitas.

Karenanya, pesantren serta instansi pendidikan disuruh untuk mengurusi legalitas itu supaya bisa terima pertolongan.

Baca Juga : Rupiah Melemah, Ini Keterangan BI

” Butuh membaca kalau ponpes di semua Indonesia masih tetap mengurus izin. Kita ketahui UU 23 Th. 2014, instansi bisa dibantu, bisa berbadan hukum. Pertolongan sosial, hibah pada instansi pendidikan kami siapkan, tapi tidak terserap, tapi izin itu masih tetap pengurusan, ” katanya.

Keberpihakan Pemerintah

Ida lalu menanggpi pernyataan Yasin. Semestinya, sambung Ida, mesti ada keperpihakan dari pemerintah untuk menolong sistem, bukanlah dilewatkan mengurusi sendiri.

” Mereka ambil pekerjaan negara. Saya sangka ini masalah. Izin itu tehnis, ” pinta Ida.

Yasin bersikukuh, skema pemberian pertolongan mesti merujuk pada ketentuan yang berlaku. Bila kelompok pesanten telah miliki legalitas, pastinya akan diberi pertolongan baik untuk guru, sampai fasilitas serta sarana pendidikan.

” Bila semuanya miliki izin tentu diprogram. Kita kan belum juga kerja, bila kita anggarkan, ” katanya.

” Kelak saat kerja tentu anggarkan, ada Rp 331 miliar untuk pendidikan keagamaan, Silakan diserahkan ke pendidikan, guru diatur, ” jawabnya.

Support by : kompas.com