Jokowi dan Prabowo Terjebak Koalisi Maksa dan Terpaksa oleh Yon Bayu

Tinggal seminggu lagi pendaftaran bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden dibuka oleh KPU. Mirisnya, sampai hari ini belum ada satupun pasangan yang akan menjadi peserta kontenstasi elektoral lima tahunan tersebut. Bukan hanya kubu oposisi, kubu calon petahana pun terancam deadlock sehingga akhirnya menggunakan opsi “terpaksa” dalam menentukan cawapres pendamping Jokowi.

Dari sisi bangunan koalisi, posisi Jokowi sebenarnya sudah sangat kuat. Meski terbagi dalam dua faksi yaklni faksi PDIP yang didukung Nasdem serta Hanura dan faksi Golkar plus PKB serta PPP, kemungkinan terjadinya turbulensi sangat kecil. Persoalannya tinggal pada siapa cawapresnya.

Tetapi hal ini pula yang kemudian menimbulkan drama. Sebab masing-masing partai memaksakan jagoannya. Meski tidak diekspos, Megawati dan Surya Paloh tentu memiliki jagoan yang sudah disampaikan kepada Jokowi.

Sedang partai lainnya, terutama PKB, malah terang-terangan mengumbar paksaan disertai kemungkinan-kemingkinan yang “menakutkan” manakala tidak memilih nama yang disodorkan.

Jika akhirnya Jokowi memilih cawapres yang tidak dikehendaki, namun bebas dari kedekatan salah satu faksi dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Dewan Pengarah Badan Pengarah Ideologi Pancasila Mahfud MD, atau bahkan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), goncangan tidak terlalu kuat, dalam arti tidak sampai membawa perpecahan ke tubuh koalisi

Beda halnya jika cawapresnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo atau malah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski kans menang tetap tinggi, siapa pun lawan yang diusung kubu oposisi, tetapi akan menciptakan suasana “kurang kondusif” di dalam koalisi.

Pendukung PDIP yang berasal dari simpatisan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemungkinan tidak rela. Beda halnya dengan pendukung Jokowi dari PDIP tulen dan pendukung “independen” yang tidak terlalu mempersoalkan siapa cawapresnya.

Kondisi serupa juga bakal terjadi di tubuh PKB. Kader-kader fanatik nu, terutama pendukung Nusron Wahid yang dulu “habis-habisan” mendukung Ahok, cenderung akan menolak. Jika pun akhirnya mereka tetap memilih Jokowi, pertimbangannya lebih kepada tidak ada pilihan lain.

Bagaimana jika Jokowi mengambil salah satu ketum partai pendukung, semisal Muhaimin Iskandar (PKB), Romahurmuziy (PPP) atau Airlangga Hartarto (Golkar)? Tudingan PDIP jika ada partai pendukung yang menggunakan hasil Pilkada Serentak 2018 sebagai alat tawar, mendapatkan kebenarannya sehingga bisa mematik gesekan.

Baca Juga : Hadir di Acara Pertemuan Ulama, Yusril Bantah Gabung Koalisi Prabowo

Jokowi tentu sudah sangat paham tentang hal ini dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan cawapresnya. Tetapi jika diputuskan di menit-menit akhir, mungkin saja terpeleset karena diburu waktu. Jika pun partai-partai yang sempat memaksakan cawapres dapat menerima, maka hal itu lebih dikarenakan pilihan lain yang tersedia tidaklah lebih baik.

Situasi di kubu lawan lebih parah. Sinyal dukungan yang dilempar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bukan memperkuat jalan koalisi yang sudah terbentuk antara Gerindra dan PKS plus PAN, namun justru “mengacaukannya”. Meski SBY secara terbuka tidak memasang target cawapres sebagai kompensasi dukungan, tetapi sulit dihindari adanya nuansa SBY ingin ikut menentukan siapa cawapres Prabowo (yang tentunya di luar kader PKS dan PAN). Jika pun bukan kader Demokrat, minimal nonpartisan.

Andai saja ada satu dari sembilan calon yang disodorkan PKS, sama dengan yang disodorkan PAN, mungkin situasinya agak berbeda. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Irisannya ada pada Anies Baswedan, dengan catatan sebagai capres, bukan cawapres.

Prabowo membutuhkan ketegasan Demokrat, juga PAN, jika ingin mengambil cawapres di luar nama yang disodorkan PKS. Meski mungkin saja PKS mau menerima karena tidak ada opsi bergabung ke kubu Istana, tetapi biaya untuk menggerakkan mesin partainya tentu tidak sedikit.

Sementara penggalangan dana melalui akun @GalangPerjuangan di aplikasi Telegram yang sudah diluncurkan sejak 21 Juni 2018 belum sesuai harapan karena rerata dana yang masuk perhari hanya Rp 39,9 juta sehingga sampai masuk masa kampanye hanya akan terkumpul maksimal Rp 10 miliar, kecuali tiba-tiba ada pasukan donatur siluman.

Tentu kita juga tidak menutup kemungkinan Prabowo sudah menyiapkan dana pribadi dan penggalang itu hanya bagian dari strategi untuk mengukur “kehendak” publik.

Apa pun dalihnya, situasi saat ini sangat mungkin tidak terjadi manakala Prabowo masih “sekuat” lima tahun lalu. Saat itu partai koalisi tidak ada yang berani memaksakan cawapres. Terpilihnya Hatta Rajasa yang saat itu Ketua Umum PAN, nyaris tanpa reserve baik dari PKS, PPP maupun Golkar dan PBB. Sedangkan sekarang, Persaudaraan Alumni (PA) yang notabene bukan partai saja ikut-ikutan “mengatur”!

Jika akhirnya Prabowo memilih cawapres dalam kondisi terpaksa atau dipaksa, kemungkinan ada partai yang hengkang ke Istana, atau setidaknya mengambil posisi netral.

Dari uraian di atas, jelaslah menentukan cawapres jauh-jauh hari lebih menguntungkan dibanding ketika sudah di menit-menit akhir. Jika saja sebelumnya Jokowi sudah mematok satu nama dan disosialisasikan terhadap calon partai pendukung, maka negosisasi tinggal pada posisi menteri. Demikian juga andai Prabowo sudah memasang satu nama sebagai cawapres sebelum melakukan lobi-lobi, tentu tidak sampai merasa cape.