Jokowi Dinilai Miliki Program Konkret soal Kesetaraan Gender

JAKARTA – Debat pertama Pilpres 2019 yang belum lama ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menunjukkan kesiapan dan keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Pada debat perdana Pilpres 2019 yang membahas masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme ini, mpasangan calon dengan nomor urut 01 ini dinilai mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para panelis.

Pasangan calon 01 juga mampu menjawab pertanyaan dari pasangan calon 02, sekaligus memberikan contoh nyata, secara meyakinkan tentang berbagai kebijakan yang telah dilakukan, dan yang akan dilakukan kemudian.

Dalam pengantar yang disampaikan sebelum debat, calon presiden Joko Widodo menyatakan bahwa visi paslon 01 adalah Indonesia Maju, dengan menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan.

“Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik,” tegas Joko Widodo.

Ruby Kholifah, Sekjen Divisi Perempuan Bravo 5, juga menegaskan bahwa pasangan calon 01 lebih paham dan memiliki komitmen pada kesetaraan gender.

Hal ini terbukti pada visi misi dan juga hal konkret yang telah dilakukan, dengan dipilihnya menteri-menteri perempuan dalam kabinetnya.

Terdapat 9 menteri perempuan yang menduduki posisi strategis, di antaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Di samping itu, 9 Panitia Seleksi (Pansel) untuk menyeleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seluruhnya terdiri dari perempuan.

“Sebaliknya,” tambah Ruby Kholifah, “Pasangan Calon 02 terlihat kurang siap dan terkesan menganggap kesetaraan gender bukanlah hal penting, bahkan mendegradasi menteri-menteri perempuan.”

Baca Juga : DOMENICALI: 2018 JADI BUKTI KEBANGKITAN DUCATI

Kami sangat yakin kalau Paslon 01 terus membawa narasi perempuan dalam debat-debat selanjutnya, maka akan banyak pemilih perempuan mulai melakukan reposisi.

Namun demikian, kami berharap isu gender tidaklah dipakai untuk saling serang, tetapi isu gender harus diposisikan menjadi isu penting yang tak terpisahkan dari isu HAM, hukum, korupsi dan Terorisme.