Kemenkeu Pastikan Aksi Korporasi Pertamina Selalu Dipantau Pemerintah

JAKARTA – Semua segi dalam operasional ataupun pekerjaan yang dikerjakan PT Pertamina (Persero) di pastikan selalu dibawah pantauan pemerintah.

Hal seperti ini diungkapkan untuk menyikapi kecemasan pada gagasan tindakan korporasi Pertamina, dimana diantaranya share hak partisipasi atau participating interest di blok-mlok migas yang dipunyai perusahaan pelat merah itu.

” Jika untuk Pertamina itu, pemerintah lakukan pemantauan. Menkeu, Menteri BUMN, Menteri ESDM tetap lakukan rapat pengaturan. Itu sama PLN serta Pertamina juga, ” kata Direktur Jenderal Biaya Kementerian Keuangan Askolani waktu didapati selesai rapat di DPR RI, Senin (23/7/2018).

Askolani menuturkan, hal yang dibicarakan dalam rapat pengaturan itu termasuk juga mengulas keadaan terbaru serta tantangannya. Walau tidak diterangkan dengan cara khusus apa yang dibicarakan, Askolani menyebutkan pemerintah merujuk dari keadaan aktual untuk ambil kebijakan dalam rencana menyokong Pertamina supaya masih sehat sekaligus juga dapat menunaikan pekerjaan dari pemerintah di bagian migas.

” Sampai kini dikoordinasikan dengan baik. Tetapi, untuk kebijakan apa yang akan dikerjakan ke depan, ya tunggulah. Ini setahap satu-persatu, ” papar Askolani.

Pada ramai rumor Pertamina akan jual asset karena alami kesusahan keuangan, Askolani pastikan itu bukan hal yang baru. Langkah atau tindakan korporasi itu adalah sisi dari regulasi yang telah ada, hingga Pertamina sebetulnya tinggal melakukan saja.

Awal mulanya di beritakan, sekurang-kurangnya ada empat point tindakan korporasi Pertamina. Pertama, sharing down asset hulu selektif yang tidak hanya terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, serta bentuk lainnya dengan masih melindungi pengendalian Pertamina untuk asset strategis.

Baca Juga : Para Ulama PA 212 Ingin Gerindra, PAN, PKS, Berkarya, dan PBB Berkoalisi di Pilpres 2019

Ke-2, spin off usaha RU IV Cilacap serta Unit Usaha RU V Balikpapan ke anak perusahaan serta potensi farm in partner di anak perusahaan itu yang searah dengan gagasan Refinery Development Master Rencana (RDMP). Ke-3, investasi penambahan untuk memperluas jaringan penjualan bahan bakar minyak umum dengan harga keekonomian seperti Pertashop.

Paling akhir, peninjauan lagi kebijakan perusahaan yang dapat beresiko berarti pada keuangan perusahaan tanpa kurangi esensi arah awal korporasi.