Ketua KPU: Sengketa Pemilu Sering Kali Tumpang Tindih

JAKARTA – Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, pihaknya seringkali bertemu dengan sengketa pemilu yang tumpang tindih.

KPU, dalam satu masalah sering dilaporkan ke banyak tempat. Sengketa pemilu juga, seringkali diolah padapada l dari satu instansi. Mengakibatkan, putusan mengenai satu masalah jadi tumpang tindih.

“KPU seringkali dalam satu masalah dilaporkan ke banyak tempat, bawa serta ke DKPP masuk, polisi masuk, kejaksaan masuk, pengadilan negeri masuk, Tata Usaha Negara (TUN) masuk. Nah selalu seringkali di banyak tempat itu ikut putusannya sama-sama tumpang tindih,” kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Arief memandang, tumpang tindih proses sengketa pemilu ataupun putusan berkaitan pemilu itu menyusahkan KPU menjadi penyelenggara pemilu.

“Selalu jelas saja semakin beberapa hal menyusahkan kita sebab masuknya persoalan-persoalan gini, masalah mengenai sengketa, ruangannya itu di buka di banyak tempat,” tutur Arief.

Dia memberikan contoh satu sengketa tentang pemberhentian anggota KPU yang dipandang tumpang tindih. Dalam sengketa ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memutuskan seseorang anggota KPU bersalah, KPU disuruh untuk memberhentikan anggota itu.

Ketetapan KPU itu nyatanya digugat lewat PTUN sampai ke Mahkamah Agung (MA). Sampai ke step itu, MA memenangi tuntutan.

Proses yang berlarut-larut itu, disebutkan tumpang tindih oleh Arief. Hingga membingkan KPU dalam memutuskan.

Proses tumpang tindih yang belakangan ini berlangsung ialah putusan Mahkamah Agung (MA) berkaitan uji materi Ketentuan KPU (PKPU) Nomer 26 Tahun 2018. Sebelum muncul putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dulu keluarkan putusan Nomer 30/PUU-XVI/2018 berkaitan PKPU yang sama.

Putusan itu berkaitan dengan ketentuan penyalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2019, yang awal mulanya digugat oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Tidak cuma menuntut PKPU itu ke MA, OSO ikut menuntut putusan KPU yang tidak melepaskan ia menjadi calon anggota DPD karena menjalankan putusan MK, ke PTUN.

Jauh sebelum menuntut ke MA ataupun PTUN, OSO terlebih dulu menyampaikan putusan KPU yang tidak melepaskan ia menjadi calon anggota DPD, ke Bawaslu. Namun, Bawaslu menampik tuntutan itu.

Langkah OSO itu, kata Arief, memusingkan KPU menjadi penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, Arief mengharap, yang akan datang mesti ada ketentuan yang lebih tegas serta jelas. Diluar itu, instansi peradilan ikut diinginkan mengerti ranah semasing dalam memutuskan masalah.

“Pertama penyusunan mesti lebih tegas, lebih jelas. ke-2 instansi peradilan jufa mesti memahami manakah yang jadi ranah mereka manakah yang bukan, sebab ini berkaitan isi putusannya,” kata Arief.

MA menyetujui tuntutan uji materi PKPU Nomer 26 Tahun 2018 mengenai larangan pengurus parpol jadi calon anggota DPD.

Permintaan uji materi itu diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Baca Juga : Wakil Ketua MPR RI Ajak Generasi Muda Cintai Museum

Awal mulanya, KPU mencoret OSO menjadi calon anggota DPD karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol. OSO dipandang masih tetap terdaftar menjadi anggota parpol.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan menjadi anggota parpol.

Ketentuan tentang larangan anggota DPD rangkap jabatan tertera dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018)