Komisi III DPR: Revisi UU untuk Memperkuat KPK, Bukan Melemahkan!

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu memastikan lembaganya akan tetap memperkuat KPK melalui revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

“Salah satunya adalah keberadaan dewan pengawas. Justru untuk memperkuat, bukan melemahkan KPK apalagi kewenangannya kita tambah,” kata Masinton saat melakukan dialog dengan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Cinta KPK di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Cinta KPK, Agung menilai perbaikan regulasi itu merupakan upaya DPR untuk memperkuat lembaga antirasuah dalam memberantas kasus korupsi di Tanah Air.

“Penguatan fungsi KPK adalah hal yang sangat penting demi terwujudnya zero corruption, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Cinta KPK, Dion menuturkan bahwa, terkait penyadapan dan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK saat ini belum memiliki posisi hukum yang jelas.

Baca Juga : HEAD-TO-HEAD NADAL VS MEDVEDEV, FINALIS AS TERBUKA 2019

“Penyadapan tidak memiliki aturan yang jelas, sehingga terlihat jelas penyadapan ini melanggar hak privasi seseorang, pun juga hal yang sama terkait dengan OTT yang kenyataannya selalu berbeda dengan yang dimaksud oleh undang-undang,” kata dia

Para mahasiswa juga menyampaikan seruan aksi yakni mendukung revisi UU KPK dalam rangka memperkuat langkah pemberantasan korupsi. Selain itu, meminta DPR bersama Presiden agar segera mengesahkan revisi UU KPK.