KPK Anggap Putusan Praperadilan berkaitan Masalah Bank Century Tidak Umum

KPK Anggap Putusan Praperadilan berkaitan Masalah Bank Century Tidak Umum

JAKARTA, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan, KPK juga akan pelajari selanjutnya berkaitan putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusan itu, hakim mengabulkan tuntutan praperadilan yang diserahkan Orang-orang Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam masalah korupsi Bank Century.

Dalam amar putusan, hakim memerintahkan KPK sebagai termohon mengambil keputusan bekas Gubernur Bank Indonesia Boediono bersama pihak-pihak yang lain jadi tersangka.

” Pasti kami hormati putusan pengadilan itu. Selanjutnya KPK juga akan pelajari putusan itu, ” tutur Febri dalam pesan singkat, Selasa (10/4/2018).

Febri mengungkap, KPK juga akan lihat sejauh mana putusan itu dapat diimplementasikan. Sebab, ia lihat amar putusan itu relatif baru dalam beberapa putusan praperadilan yang sempat ada.

” Amar putusan terseut relatif baru dalam beberapa putusan praperadilan yang ada. Prinsip dasarnya, KPK memiliki komitmen membuka masalah apa pun selama ada bukti yang cukup, ” kata Febri.

Dalam putusannya, KPK diperintahkan untuk lakukan sistem hukum sesuai sama ketetapan hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas sangkaan tindak pidana korupsi Bank Century berbentuk lakukan penyidikan.

” Serta mengambil keputusan tersangka pada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede serta kawan kawan, ” tutur Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur dalam keterangannya, Selasa (10/4/2018).

Hakim menampik eksepsi termohon semuanya serta mengabulkan permintaan praperadilan pemohon untuk beberapa.

Semua nama yang dijelaskan hakim praperadilan PN Jaksel tertuang dalam dakwaan Budi Mulya. Mereka dinilai ikut serta dalam skandal bailout Bank Century.

Baca Juga : Kompol Fahrizal Di kenal Cerdas serta Tidak Punyai Sikap Mencurigakan

Kurun waktu tidaklah terlalu lama, putusan itu juga akan diupload di direktori putusan situs. Tetapi, tak ada ketentuan yang mengatur batas saat kapan putusan itu mesti digerakkan.

” Kelak juga akan di sampaikan, terserah KPK menanggapi putusan itu, ” kata Achmad.

KPK terlebih dulu sudah mengeksekusi bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang dihukum 15 th. penjara dalam masalah ini. Berdasar pada kasasi yang diserahkan JPU, pemberian kesepakatan penetapan pemberian Sarana Pendanaan Periode Pendek (FPJP) pada PT Bank Century Tbk oleh Budi Mulya dikerjakan dengan niat tidak baik.

Budi dipandang melawan hukum karna mengakibatkan kerugian keuangan negara mulai sejak penyetoran Penyertaan Modal Sesaat (PMS) mulai sejak 24 November 2008 sampai Desember 2013 sebesar jumlahnya Rp 8, 012 triliun.

Dalam dakwaan Budi, dijelaskan juga beberapa pihak yang ikut bersama lakukan tindak pidana korupsi, tetapi belum juga dilakukan tindakan sampai saat ini.

Beberapa nama itu yakni Boediono sebagai Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadrijah sebagai Deputi Gubernur Bagian VI Pengawasan Bank Umum serta Bank Syariah, Budi Rochadi sebagai Deputi Gubernur Bagian VII System Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, serta Perkreditan. Tetapi, Siti Fadjriah serta Budi Rochadi sudah wafat dunia.

Support by : kompas.com