KPK Sita Uang Rp 4 Miliar serta 13 Kendaraan Bupati Mojokerto

KPK Sita Uang Rp 4 Miliar serta 13 Kendaraan Bupati Mojokerto

                 JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa jadi tersangka dalam dua masalah sangkaan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menerangkan, KPK sudah lakukan penyitaan serta penggeledahan di beberapa tempat untuk kebutuhan penyidikan dua masalah ini.

” KPK mengambil alih uang tunai sekitaran Rp 4 miliar dalam pecahan rupiah, ” tutur Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Penyidik KPK juga sudah lakukan penyitaan 13 kendaraan dalam penyidikan masalah gratifikasi ini.

Mengenai 13 kendaraan itu terbagi dalam 6 unit mobil dengan perincian 1 Toyota Innova, 1 Toyota Innova Reborn, 1 Range Rover Evoque, 1 Subaru, 1 Daihatsu Pickup den 1 Honda CRV.

Diluar itu, KPK juga mengambil alih 2 unit sepeda motor serta 5 unit jetski.

” Terkecuali mengambil alih beberapa kendaraan seperti dijelaskan diatas, juga diambil alih beberapa dokumen berkaitan dengan pengurusan izin menara telekomunikasi, ” kata Laode.

Mengenai ke-2 perkara yang melibatkan Mustofa, yakni berkaitan dengan sangkaan terima hadiah atau janji dalam pengurusan Izin Prinsip Pemakaian Ruangan serta Izin Membangun Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto th. 2015.

Dalam masalah ini, KPK mengambil keputusan pemberi suap, yaitu Permit and Regulatory Division Head PT Tower Dengan Infrastructure Ockyanto (OKY) serta Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) jadi tersangka.

Baca Juga : Fredrich Yunadi Merencanakan Hadirkan 10 Profesor serta Guru Besar di Persidangan

KPK mengira, hadiah atau janji yang di terima oleh Mustofa sekitaran Rp 2, 7 miliar.

Dalam masalah ini, Mustofa didugakan tidak mematuhi pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesaat Ockyanto serta Onggo Wijaya didugakan tidak mematuhi Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedang dalam masalah ke-2, Mustofa disangka ikut serta berkaitan dengan sangkaan terima gratifikasi yang terkait dengan jabatannya serta yang berlawanan dengan kewajlban atau tugasnya.

Ia dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan (PUPR) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin disangka terima fee dari sebagian project di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dalam masalah ini, Zainal ikut diputuskan jadi tersangka.

Dalam perkara ini, Mustofa serta Zainal didugakan tidak mematuhi pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Laode menerangkan, KPK sudah lakukan penahanan pada Mustofa untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, Senin (30/4/2018) di Tempat tinggal Tahanan Klas l Jakarta Timur cabang KPK.

Support by : kompas.com