KPU Minta Pemerintah Jemput Bola Lakukan Perekaman e-KTP

JAKARTA – Mendekati pelaksanaan pemilu 2019, Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih tetap selalu berusaha dalam lakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP.

Targetnya, pada Desember 2018 kelak semua e-KTP sudah selesai ditangani, hingga tidak mengganggu tingkatan pemungutan nada, 17 April 2018 yang akan datang.

Untuk menguber tujuan, kata Wahyu, Kemendagri lakukan skema jemput bola, dengan mendatangi langsung kelompok-kelompok penduduk, terutamanya di daerah pedalaman.

Karena, bila tidak dikerjakan skema itu, penduduk pedalaman butuh cost yang tinggi sekali untuk lakukan perekaman e-KTP.

“Hasil pantauan kami, disana itu, Papua serta Papua Barat, buat beberapa orang di daerah pegunungan jika dia lakukan perekaman di ibu kota kabupaten, itu cost transportasi nya mahal sekali,” kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Tingginya cost transportasi itu pulalah yang mengakibatkan sejumlah besar penduduk Papua serta Papua Barat ada banyak yang belumlah miliki e-KTP.

“Pemerintah kabupaten telah siap melayani, tapi masyarakat itu memerlukan cost yang besar dari tempat asal ke ibu kota kabupaten,” tutur Wahyu.

“Itu yang mengakibatkan mereka malas atau belumlah lakukan perekaman s/d sekarang ini,” sambungnya.

Karena itu, sekarang ini pemerintah mengaplikasikan skema jemput bola dalam perekaman e-KTP.

Baca Juga : Gerindra: Katanya Koalisi, Kok Ribut-ribut Kayak Begini?

Awal mulanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka pihaknya sampai sekarang ini sudah lakukan perekaman e-KTP sampai 97,2 % dari keseluruhan jumlahnya masyarakat Indonesia yang memiliki hak memperoleh KTP. Ia menyebutkan, Kemendagri sudah berkeliling-keliling untuk lakukan perekaman e-KTP, termasuk juga WNI yang tinggal diluar negeri.

Seperti di ketahui, kepemilikan e-KTP adalah prasyarat harus buat pemilih agar bisa memakai hak suaranya. Akan tetapi, bila dalam keadaan spesifik pemilih belumlah mempunyai e-KTP, karena itu manfaat e-KTP dapat digantikan oleh surat info (suket) pemilih.