Mahasiswa Hukum Untar Gugat Proses Pemilihan Wagub DKI

Agen Judi Online – Michael, mahasiswa hukum Kampus Tarumanegara (Untar) menuntut proses penentuan wagub (wakil gubernur) DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses pengisian bangku wakil gubernur DKI melalui partai politik pengusung dipandang Michael kelamaan.

“Pemilihan wakil kepala wilayah oleh parpol atau kombinasi parpol pengusung memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pemilu,” tutur Michael dalam fakta permintaan tuntutan yang diserahkan ke MK seperti diambil detikcom dari situs MK, Sabtu (18/1/2020).

Michael ajukan permintaan pengujian Klausal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perkembangan Ke-2 Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penentuan Ketentuan Pemerintah Alternatif UU Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Penentuan Gubernur, Bupati serta Wali Kota jadi UU.

Baca Juga : Salah: Liverpool Gagal Menang di Old Trafford karena Saya Absen

Dalam fakta permintaan, Michael menjelaskan penunjukkan wakil kepala wilayah oleh partai politik atau kombinasi partai politik pengusung memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pemilu. Pemohon menyebutkan jabatan wakil gubernur DKI kosong semenjak 27 Agustus 2018 atau sepanjang 1 tahun 8 bulan.

“Mengakibatkan DKI Jakarta serta terlambat dalam mengakhiri APBD tahun 2020. Banjir yang lumayan besar diawalnya bulan sertai penyerapan budget DKI Jakarta yang jelek (cuma 57,17 %). Ini adalah kerugian konstitusional yang bukan sekedar dirasakan oleh pemohon tetapi semua masyarakat DKI Jakarta,” kata Michael dalam fakta permintaan.

Karenanya Michael–yang ajukan permintaan ke MK, Jumat (17/1)– ingin pengisian bangku kosong Wakil gubernur DKI masih diambil warga melalui pemilu. Karena menurut dia, warga memiliki peluang yang sama dalam menempati jabatan khusus dalam pemerintahan seperti ditata dalam konstitusi melalui Klausal 28 D ayat 3.

“Karena itu dengan penentuan wakil kepala wilayah yang dikerjakan oleh partai pengusung yang ditata oleh Klausal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 sudah mencederai konstitusi dan prinsip demokrasi yang diamini oleh negara kita yakni dengan hilangkan peluang tiap orang menjadi kepala wilayah,” tutur Michael.