Mendagri Tito Tegur Pasha Berambut Pirang: Pejabat Harus Beri Contoh

Agen Judi Online – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ikut memberi komentar masalah Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha ‘Ungu’ yang mengecat rambutnya jadi warna pirang. Menurutnya, semestinya petinggi negara memberikan contoh.

“Belumlah ada ketentuannya, tetapi seharusnya untuk petinggi negara memberi contoh norma yang baik,” kata Tito pada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2020).

Tito menjelaskan seorang pimpinan harus melakukan tindakan semestinya negarawan, termasuk juga masalah performa. Di instansi pendidikan birokrat, seperti IPDN, telah di ajarkan supaya mempunyai performa yang baik.

“Saya memahami kemungkinan beliau (Pasha) dari background seni, jiwa beliau itu. Tetapi kan beliau harus juga dapat tempatkan di antara untuk seniman dengan untuk birokrat yang mempunyai kaidah, kultur tertentu untuk birokrat,” katanya.

Baca Juga : Bayern: David ‘Beckenbauer’ Alaba Tetap di Sini Sampai Pensiun

“Saya menginginkan Mas Pasha jiwa birokratnya saat ini semakin kental. Jiwa senimannya tidak harus hilang, tidak. Tetapi kan tidak harus berarti dengan mengganti performa rambut,” sambung bekas Kapolri ini.

Awalnya, Pasha telah mulai bicara masalah rambut pirangnya yang menjadi perhatian. Rambutnya dicat jadi warna pirang untuk keperluan video klip. Pasha akui tidak ada kemauan berbuat tidak etis instansi.

“Pada konsepnya tidak ada kemauan, tidak ada tujuan untuk berbuat tidak etis kelembagaan, tidak ada, seolah-olah Pasha ini kok tidak paham ketentuan ya nggaklah. Kami ini masih tahulah batas-batas dimana kita harus juga memberi performnce yang baik untuk kepala wilayah,” kata Pasha waktu didapati di rumah tinggalnya di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (28/7) malam.

Pasha memperjelas masih jalankan pekerjaannya untuk Wakil Wali Kota Palu. Menurut dia, yang keliru ialah bila ia memiliki rambut pirang tetapi tidak kerja, tidak bekerja, atau tinggalkan kewajiban-kewajiban untuk kepala wilayah.