Moeldoko Harap Masyarakat Laporkan Oknum ASN, TNI, dan Polri yang Tak Netral

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan, orang-orang mempunyai hak untuk memberikan laporan sangkaan ketidaknetralan oknum Polri, TNI, atau aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu.

” Orang-orang memiliki hak untuk mengkritik serta memberikan laporan, mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan jika ada yg tidak netral, ” tutur Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/6/2018).

” Malah yang lebih efisien memberi koreksi yaitu orang-orang. Bila ada suatu hal, orang-orang yang bekerja, ” kata dia.

Moeldoko juga mencontohkan Wakil Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Hasanuddin yang sangat terpaksa dicopot dari jabatannya karena terindikasi berpihak pada pasangan calon kepala daerah spesifik.

Menurut Moeldoko, ini adalah contoh bagaimanakah orang-orang bertindak dalam memonitor ASN, TNI serta Polri yang berlaku tak netral.

” Wakapoldanya mulai ‘miring’ lalu ditukar oleh Kapolri. Ini yaitu aksi riil (peranan orang-orang dalam memonitor TNI, Polri serta ASN yg tidak netral), ” tutur bekas Panglima TNI itu.

” Jadi, pada mereka-mereka yang mempunyai tingkah laku menyimpang untuk kebutuhan pragmatis, pasti ada beberapa langkah aksi. Dari mulai disiplin, administrasi bahkan juga yang lebih keras sekali lagi, ” kata Moeldoko.

Saat di tanya tentang hukuman untuk oknum ASN, TNI serta yang Polri tidak netral dinilai terlampau rendah, Moeldoko menolaknya.

” Saya fikir, dengan otonomi daerah, semasing mempunyai peranan. Namun lagi, malah yang lebih efisien memberi koreksi ini yaitu orang-orang. Orang-orang bakal cepat bereaksi atas hal -hal yang menyimpang, ” ucap dia.

Pada awal mulanya, Ketua Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyebutkan, pihaknya temukan beberapa masalah perlahanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Penentuan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2018.

Abhan mengatakan, Bawaslu temukan seputar 500 masalah perlahanggaran ASN.

Baca Juga : Sanksi untuk Polisi yang Tidak Netral pada Pilkada 2018

Abhan menuturkan, ada diantara beberapa masalah itu yang telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu. Mengenai masalah paling banyak yang diketemukan yaitu berkenaan netralitas ASN dalam soal administrasi.

Setelah itu, masalah itu dilakukan tindakan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukan sekedar ini, masalah perlahanggaran itu juga dilakukan tindakan pada Petinggi Pembina Kepegawaian (PPK).

Menurut Fahri tudingan SBY mesti di jawab pemerintah tidak dari partai pengusung PDI Perjuangan.