Pakar: Pilkada Langsung Itu Kunci Demokrasi

Agen Judi Online – Mendagri Tito Karnavian merencanakan menilai skema pemilihan kepala daerah langsung sebab dipandang mempunyai ongkos politik yang tinggi. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memperjelas pemilihan kepala daerah langsung ialah kunci demokrasi.

“Jika menurut saya sich Pak Tito tidak pernah menerangkan dengan jelas apa sebetulnya, kan ia mengatakan, dana yang dihabiskan dalam sekali Pemilihan kepala daerah, memang mengatakan banyaknya, saya tidak tahu berapakah banyak,” kata Bivitri, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

“Tetapi yang ingin saya terangkan ialah, ongkos sebesar itu sebetulnya untuk apa, sebab yang saya sangka ongkos sebesar itu termasuk juga ongkos yang tersebar untuk apa untuk internal partai. Jika kita ingin beli perahu. Jadi permasalahannya berada di mana?” paparnya.

Bivitri minta supaya ada reformasi parpol. Karena menurut dia ongkos politik tinggi malah di internal partai politik.

“Menurut saya permasalahannya berada di parpol, bukan di penentuan langsungnya. Jadi sepanjang reformasi parpol tidak dikerjakan, kelemahan-kelemahan dalam skema pemilu kita tidak bisa dituntaskan. Jadi untuk saya saran untuk menghapuskan pemilihan kepala daerah langsung itu lebih ke asumsinya lompat. Jadi tidak meneliti dahulu permasalahannya berada di mana,” tutur Bivitri.

Baca Juga : Prabowo: ASEAN Tak Boleh Pecah, RI Tegas Menentang Invasi Bentuk Apapun

Ia menjelaskan malah yang perlu dievaluasi ialah langkah partai politik memberikan suport pada calon yang diusung. Seringkali calon itu lah yang perlu membayar supaya diusung partai politik itu.

“Apa di partai politiknya telah bagus benar, hingga jika orang ingin naik jadi cagub itu prosesnya demokratis atau harus bayar partai politiknya. Yang kita ketahui dari mass media serta dari beberapa kasus yang ada, umumnya harus bayar dahulu kan. Sebetulnya kan yang tidak sehat di situnya. Jadi bukan sebatas ongkos yang keluar dengan tehnis,” katanya.

“Menurut saya pemilihan kepala daerah tetap harus langsung karenanya salah satunya kunci dari demokrasi kita,” sambungnya.

Awalnya, Mendagri Tito menanyakan skema pemilihan kepala daerah langsung. Ia memandang skema pemilu itu memunculkan efek negatif, yaitu ongkos politik yang tinggi.

“Jika dari saya sendiri malah pertanyaan saya ialah apa skema politik pemilu-pilkada ini masih berkaitan sesudah 20 tahun? Banyak faedahnya simpatisan demokrasi bertambah. Dan juga kita lihat mudaratnya ada, politik ongkos tinggi. Kepala wilayah jika tidak punyai Rp 30 miliar ingin jadi bupati, mana berani ia,” tutur Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Istana pada akhirnya mulai bicara masalah nasib Pemilihan kepala daerah langsung. Jokowi disebutkan telah memperjelas jika rakyat masih bisa pilih kepala daerahnya dengan cara langsung.

“Presiden Jokowi menjelaskan Pemilihan kepala daerah propinsi/kabupaten/kota masih lewat proses penentuan langsung yang disebut cermin kedaulatan rakyat/demokrasi serta searah dengan harapan reformasi 1998,” tutur Stafsus Presiden Fadjroel Rachman melalui pesan singkat, Selasa (12/11/2019).

“Yang akan dievaluasi cuma tehnis penyelenggaraan,” tuturnya.