Pemerintah Dinilai Gegabah Menaikan Tarif Listrik, Ini Keterangan Khilmi

Pemerintah Dinilai Gegabah Menaikan Tarif Listrik, Ini Keterangan Khilmi          Tarif basic lisrik (TDL) yang telah dinaikkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Per tanggal 1 Mei 2017 dinilai tanpa ada kajian masak. Kenaikan TDL itu bakal menyebabkan beragam masalah, terlebih untuk masyarakat miskin. Pernyataan itu di sampaikan Anggota Komisi VI Khilmi waktu intruksi pada sidang Paripurna DPR RI, Kamis (18/5/2017).

” Saya mempertanyakan mengenai kenaikan listrik untuk orang-orang kecil. Beberapa pertanyaan dari orang-orang mengenai kenaikan listrik ini. Jadi pemerintah ini memukul rata kenaikan listrik pada orang-orang yg tidak miliki dengan yang miliki, ” ungkap Khilmi di sidang Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Kenaikan tarif listrik dinilai bakal memberatkan orang-orang serta meneror tumbuhnya masyarkat miskin baru. Setiap saat berlangsung kenaikan TDL, jadi bakal diimbangi dengan kenaikan harga keperluan pokok serta pastinya bakal mengakibatkan berkurangnya daya beli orang-orang. Kenaikan TDL bakal mengakibatkan cost produksi bertambah.

Baca Juga : Legenda AC Milan Menyesal Tak Gabung ke Real Madrid

Ketidaksetujuan Khilmi dengan kenaikan listrik begitu beralasan, waktu reses banyak keluhan orang-orang di daerah pemilihannya. Di Jawa Timur X mencakup Lamongan, Gresik serta sekitarnya yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh serta tani, terasa terbebani dengan kenaikan tarif listrik.
Kebijakan menambah tarif listrik yang tanpa ada kajian mendalam diimbangi dengan keadaan perekonomian orang-orang yang masih tetap dalam keadaan tak menentu, ditambah lagi orang-orang bakal dihadapkan dengan bln. puasa serta Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan TDL itu, bakal menyebabkan beragam masalah, terlebih masyarakat miskin bakal jadi bertambah yang dikarenakan daya beli orang-orang yang masih tetap melemah.

Menyikapi pernyataan Khilmi, Pimpinan Sidang Paripurna Agus Hermanto merekomendasikan supaya masalah ini dikerjakan lebih dahulu di komisi yang mengepalai bidang permasalahan itu. ” Pastinya yang paling pas dikerjakan didalam komisi yang berkaitan. Semuanya dapat diklarifikasi di tanyakan saat RDP atau rapat kerja atau mungkin dengan PLN yang berkaitan segera, ” tutur Wakil Ketua DPR.

Support by : posmetro