Perbedaan Penunjukan Menteri Jokowi Saat 2014 Vs 2019

Agen Bola Online – Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mulai kerja. Beberapa menteri salah satunya siap tancap gas untuk meneruskan program pemerintah.

Tetapi rupanya, ada beberapa ketidaksamaan masalah pemilihan menteri di periode pertama Jokowi-JK dengan periode 2019-2024 bersama dengan Wakil presiden Ma’ruf Amin. Apa Saja?

KPK Tidak Diikutsertakan

Di periode 2014-2019, Jokowi menyertakan KPK serta PPATK dalam pengaturan beberapa menteri di pemerintahan yang selanjutnya dinamakan ‘Kabinet Kerja’. Waktu itu Jokowi menyetorkan 43 nama calon menteri ke KPK serta 42 nama di PPATK untuk dijelajahi rekam jejaknya.

Ketua Team Peralihan Rini Soemarno bersama dengan Deputi Hasto Kristiyanto mengirim daftar nama ke KPK pada 17 Oktober 2014. Waktu itu, Rini kelihatan bawa berkas dalam amplop cokelat ke KPK, yang masih berkantor di gedung lama, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Jokowi membanderol tiga persyaratan penting untuk calon menterinya. Ke-3 persyaratan itu harus bebas dari beban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) waktu dulu, bersih serta bebas dari masalah korupsi, dan mempunyai sensitivitas permasalahan gender.

Diluar itu, Jokowi sempat menjelaskan dianya mencoret delapan nama dari daftar yang awalnya diberikan ke KPK. Tetapi Jokowi tidak menyebutkan siapa beberapa nama yang dicoret itu.

Di periode keduanya, Jokowi tidak menyertakan KPK dalam pengaturan beberapa nama menteri kabinet. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan KPK tidak dilibatkan dalam menyisir reputasi beberapa menteri Kabinet Jokowi Jilid 2 ini.

“Kita tidak diikutkan, tapi kita mengharap jika yang dipilih oleh presiden ialah beberapa orang yang memiliki trek record yang bagus,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center/ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Syarif juga mengerti penentuan kabinet ialah hak prerogatif presiden.

Baca Juga : Jokowi Kunker ke Wamena, Polisi Pastikan Wilayah Aman

“Jika diminta (input), kita akan beri input. Jika tidak, tidak apa-apa. Jika hanya itu kita mengharap jika beliau cukup memahami untuk tahu mana calon menteri yang memiliki reputasi yang baik ataukah tidak,” tambah Syarif.

Menteri Diperbolehkan Rangkap Jabatan

Jokowi waktu baru dipilih jadi presiden di periode pertama mengatakan beberapa menterinya tidak bisa merangkap jabatan. Waktu itu, Jokowi dengan tegas menjelaskan ingin beberapa menterinya terlepas dari parpol.

“Jika saya pribadi ingin supaya sebagai menteri terlepas dari parpol,” kata Jokowi selesai rapat di Kantor Peralihan di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).

Saat itu, Jokowi ingin beberapa menteri konsentrasi dalam soal pemerintahan saja. Jokowi menyangsikan kapasitas beberapa pembantunya bila masih merangkap jabatan dalam kepengurusan partai politik.

“Satu jabatan saja belum pasti konsentrasi kerjanya, ditambah lagi jika sampai rangkap,” jelas Jokowi enjoy.

Walau, selanjutnya ada beberapa pejabat partai politik yang masuk Kabinet Kerja Jilid I. Sebutlah saja Airlangga Hartarto, yang merangkap jadi Ketua Umum Partai Golkar serta Menteri Perindustrian. Begitupun Puan Maharani, sebagai Ketua DPP PDIP serta Menko PMK.

Sekarang, Jokowi mengubah kebijaksanaan. Ia terus-terang meluluskan beberapa menterinya merangkap jabatan.

Jokowi lihat tidak ada permasalahan menteri yang memegang pengurus partai jalankan pekerjaan. Karena itu, dia memperkenankan menteri merangkap jabatan jadi pengurus partai.

“Nyatanya tidak ada permasalahan, karena itu kita putuskan, baik ketua partai atau yang di susunan partai, dapat turut,” jelas Jokowi, sesudah melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Jumlahnya Wakil Menteri Lebih Banyak

Jumlahnya wakil menteri Jokowi periode ke-2 makin banyak dibandingkan periode pertama. Dahulu, wakil menteri cuma berada di tiga pos kementerian.

Mereka ialah Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Wakil Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Pada periode ke-2, Jokowi meningkatkan jumlahnya wakil menteri jadi 12 orang. Pos kementerian yang diisi wakil menteri diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria serta Tata Ruangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.

Diluar itu, jumlahnya menteri wanita menyusut di Kabinet Jokowi Jilid II. Sesaat di tahun pertamanya Jokowi menunjuk 9 menteri wanita, sekarang cuma ada 7 wanita di Kabinet Indonesia Maju. Enam salah satunya memegang menteri serta 1 wakil menteri.