PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Tak Perlu Diundangkan

JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berasumsi Ketentuan Komisi Penentuan Umum (PKPU) larangan bekas koruptor turut Pileg 2019 telah dapat diaplikasikan.

Terlebih, beragam prasyarat sistem pengaturan PKPU sudah dipenuhi oleh KPU jadi penyelenggara Pemilu.

” Sesungguhnya dapat disebutkan ketentuan ini demikian ditandatangi berlaku, ” tutur Bivitri di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Mengenai sistem pengundangan PKPU itu ke Kementerian Hukum serta HAM sifatnya cuma administratif semata.

” Jikalau ada beberapa hal yang butuh diperbaiki konteksnya bukanlah dalam pengundangan. Namun konteks yang lain, pengujian melalui Mahkamah Agung, ” kata Bivitri.

Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI) Ahmad Redi juga memiliki pendapat kalau PKPU telah dapat diaplikasikan.

Karena, walau tak diundangkan, PKPU itu terus mempunyai kemampuan hukum mengikat yang berlaku.

” Kami mensupport KPU untuk selekasnya memberlakukan, menebarluaskan PKPU itu, lantaran bagian telah dekat, ” kata Redi.

Penundaan sistem pengundangan PKPU ini jadi ketentuan perundang-undangan juga dikira tidak berdasarkan.

” PKPU itu suatu hal yang penting tak dapat dipending demikian panjang, sistem penundaan oleh Menkumham ini tak mempunyai basic hukum yang pasti, ” tutur Redi.

Tidak tidak sama, Ketua Konstitusi serta Demokrasi (KoDe) Gagasan, Veri Junaidi juga mengungkap, PKPU ini sah saat diputuskan oleh PKPU.

Karenanya, PKPU itu telah bisa diaplikasikan selesai diputuskan sama seperti seperti Ketentuan Mahkamah Konstitusi.

” Jadi tak perlu diperdebatkan, ketentuan KPU sah ataulah tidak. Sama seperti seperti Ketentuan MK, saat ketentuan ini diputuskan jadi ketentuan ini berlaku, ” kata Veri.

Baca Juga : PKPU Larangan Caleg Mantan Napi Korupsi Ditolak, KPU Ingin Bertemu Jokowi

” Dari pada jadi masalah berkelanjutan walau sebenarnya bagian pemilu telah jalan, telah dekat, ketentuan itu diperlukan jadi, jadi instansi berdiri sendiri, KPU mesti mandiri, ” imbuhnya.

Jalan tengah seperti apa yang dapat di ambil supaya usaha membuat anggota legislatif yang bersih serta berintegritas dapat terwujud?