Politisi PSI Laporkan Fadli Zon Terkait Video “Potong Bebek Angsa PKI”

JAKARTA – Politisi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Rian Ernest memberikan laporan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berkaitan upload berupa video berjudul ” Potong Bebek Angsa PKI”.

Fadli dilaporkan dengan pendapat masalah tindak pidana Perseteruan Suku, Agama, Ras, serta Antargolongan (SARA) serta penyebaran berita bohong (hoax).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest di Kantor Bareskrim Polri, Selasa (25/9/2018).

“Menjadi ini hari saya, Rian Ernest, kader dari PSI, hadir ingin memberikan laporan saudara Fadli Zon, yang disebut Wakil Ketua DPR, sekaligus juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,” katanya di Kantor Bareskrim Polri, Selasa (25/9/2018).

Video yang diupload Fadli memvisualisasikan tiga orang lelaki serta enam orang wanita yang menari sekalian kenakan topeng penguin.

Mereka menari disertai lagu “Potong Bebek Angsa” dengan lirik yang telah dimodifikasi. Dalam video yang diupload Fadli pada 23 September 2018, lirik yang dinyanyikan mengkritik pasangan calon Joko Widodo serta KH Ma’ruf Amin.

Content itu yang dipermasalahkan olehnya. Menurut Rian, content video yang diupload Fadli itu punya potensi mengganggu kestabilan politik.

Ia juga menilainya, lirik dalam video itu mengganggu demokrasi di Indonesia serta punya potensi memecah-belah penduduk.

“Dalam video itu ada lirik-lirik yang menurut saya itu punya potensi untuk bikin keresahan, meningkatkan tekanan di penduduk, membuat keonaran serta membuat perasaan tidak yakin pada pemerintah,” kata Rian.

Lewat laporan ini, ia mengharap praktik politik yang punya potensi memecah-belah dapar dihentikan serta memunculkan dampak kapok buat yang mengerjakannya.

Laporan itu terdaftar dengan nomer laporan, LP/B/1189/IX/2018/BARESKRIM.

Baca Juga : Menhub: Ada Enam Bandara yang Siap Masuk Skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha

Ketentuan yang dijeratkan pada Fadli Zon terbagi dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1946 mengenai KUHP serta Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Info serta Tehnologi Elektronik.

Baca dialognya dalam Kompas Petang bersama dengan Ketua DPP Bagian Advokasi serta Hukum Partai Gerindra Habiburokhman serta jubir PSI Rian Ernest.