Presiden Malas Teken UU MD3, DPR Minta Pemerintah Tidak ” Ngambek “

Presiden Malas Teken UU MD3, DPR Minta Pemerintah Tidak " Ngambek "

                JAKARTA, Wakil Ketua Tubuh Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menyebutkan, pemerintah telah menyetujui Undang-Undang MD3 yang sudah disahkan, termasuk juga pasal-pasal kontroversial yang berada di dalamnya. Hal tersebut di sampaikan Totok menyikapi keengganan Presiden Jokowi meneken Undang-Undang MD3 seperti di sampaikan Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly.

” Ya, karna pemerintah dengan resmi telah sepakat ya kami turut prosedur saja, kan. Sebenarnya sesuai sama itu ya telah. Kami ikuti, ” kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia menyebutkan, bila pemerintah memanglah tidak menyepakati Undang-undang MD3, baiknya selekasnya menjadwalkan rapat dengan DPR hingga dapat mencari jalan keluar. Dengan hal tersebut, tidak memerlukan keributan pada DPR serta pemerintah.

Terlebih, kata Totok, sekarang ini sudah masuk th. politik hingga kondusivitas mesti dijaga. Menurutnya, pemerintah mesti membuat komunikasi yang baik dengan DPR, terutama di th. politik.

Sekali lagi juga, kata Totok, walau Presiden tidak meneken, Undang-undang MD3 juga akan berlaku dengan sendirinya sesudah 30 hari disahkan di DPR.

Baca Juga : Dibebani Cost Distribusi, Paslon Ini Tolak Serahkan Desain Kampanye

” Jadi saya sangka baiknya memprioritaskan sikap kenegarawanan, tidak tunjukkan sikap yang seperti bila orang Jawa katakan mutung, ngambek. Baiknya janganlah ngambek. Dalam politik itu janganlah ada yang ngambek, ” tutur Totok.

” Semuanya toh tentu ada pemecahannya. Bila ada yang ngambek gitu, kan, keluar kemelut. Serta itu tidak kondusif untuk perpolitikan nasional. Itu juga akan punya pengaruh pada bidang beda, ekonomi, keyakinan umum, internasional juga, ” lanjut politisi PAN itu.

Walau 1/2 hati atas disahkannya Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPRD serta DPD (MD3), eksekutif tidak juga akan membatalkannya lewat ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau menginisiasi revisi terbatas atas undang-undang itu.

” Tak ada perppu ya, tak ada (revisi terbatas), ” tutur Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly waktu didapati di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Pihak eksekutif, lanjut Yasonna, pilih untuk mendorong grup di orang-orang sipil memajukan judicial review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

” Saya persilakan rekan-rekan menuntut ke MK, tapi sesudah jadi UU. Janganlah digugatnya sebelumnya jadi UU, kelak batal. Dari pada kita bebrapa lelah berdebat, tambah baik tuntut saja ke MK, ” tutur Yasonna.

Support by : kompas.com