Sanksi untuk Polisi yang Tidak Netral pada Pilkada 2018

JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyampaikan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memerintahkan jajarannya untuk berlaku netral waktu Pilkada serentak di gelar.

” Terkait dengan aktivitas Pilkada yang tadi Ayah Kapolri telah mengemukakan telah kirim surat telegram pada jajarannya kalau kepolisian netral. Kalau diketemukan ada petugas kepolisian tak netral ada sangsinya, ” tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/6/2018).

Argo meneruskan, sangsi yang bakal di terima oleh polisi yang tidak netral bakal berbentuk demosi atau penurunan jabatan sampai sidang etik.

” Kami saksikan sesuai sama besar atau kecilnya perlahanggaran yang dikerjakan, ” sebutnya.

Ia minta orang-orang bertindak aktif dalam pengawasan Pilkada serta memberikan laporan jika berlangsung perlahanggaran dang dikerjakan pihak manapun.

” Jadi untuk anggota di TPS ini telah terang jadi tugasnya yaitu mengamankan TPS diluar garis. Kelak bila dari KPPS (Grup Penyelenggara Pemungutan Nada) minta pertolongan kepolisian baru kelak bakal masuk. Anggota tak mencatat berapakah banyaknya namun mengamankan TPS-nya, wewenang mengamankan saja, ” tuturnya.

Argo menyampaikan, sejumlah 29. 000 personel Polda Metro Jaya ikut mengamankan Pilkada Jawa Barat pada Rabu (27/6/2018).

” Dari 14. 000 lebih TPS (tempat pengambilan suara) yang ada untuk anggota yang bertugas sendiri ada 29. 000. Jadi kelak 2 personel dalam 1 TPS, lalu 4 anggota Linmas (Perlindungan Orang-orang) lalu ada juga panitia dari KPU berada di semasing TPS, ” katanya.

Baca Juga : Indonesia Turunkan “Full-Team” di Malaysia

Argo meneruskan, dalam operasi yang diberi nama Operasi Mantab Praja Jaya itu pihaknya bakal lakukan pengamanan berbarengan dengan stakeholder lainnya

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis memberikan, pengamanan itu bakal dikerjakan di beberapa lokasi di Jawa Barat yang masih tetap masuk dalam lokasi hukum Polda Metro Jaya.

Lalu apakah benar ada aparat yang memihak?