Sekjen Gerindra: Kalau Bisa Pak Jokowi Jangan Bagi-bagi Sepeda, tetapi…

 

JAKARTA – Wakil Ketua Tubuh Pemenangan Nasional capres serta wapres nomer urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani menilainya, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak cuma membagi-bagikan sepeda pada penduduk di waktu kampanye.

Hal tersebut dikatakan Sekjen Partai Gerindra itu menyikapi ketetapan Jokowi yang kembali membagi-bagikan sepeda dengan argumen sudah diijinkan Komisi Penentuan Umum (KPU). Walau sebenarnya awal mulanya Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang perihal itu.

“Jika dapat janganlah sepeda, tetapi naikin lah motor atau apakah ya jika dapat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 28/9/2018).

Waktu di tanya apa pembagian sepeda oleh Jokowi di waktu kampanye adalah bentuk pelanggaran kampanye, Muzani mengatakan tidak memiliki hak menjawabnya.

Karena, kata Muzani, bisa saja cost pembagian sepeda datang dari kocek pribadi Jokowi, tidak dari negara.

“Saya tidak paham, tetapi itu mesti dicek. Jangan-jangan itu uang pribadinya Pak Jokowi. Kami tidak tahu, janganlah suuzon lah. Sepeda kan harga nya murah, tidak mahal-mahal sangat,” lanjut Muzani.

Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda pada penduduk waktu pembagian sertifikat di Cimanggis, Depok, Kamis (27/9/2018).

Walau sebenarnya, pada acara sama pada Selasa (25/9/2018) serta Rabu (26/9/2018) tempo hari, Jokowi telah menyetop pekerjaan bagi-bagi sepedanya sebab telah masuk waktu kampanye pemilihan presiden 2019.

Jokowi menyampaikan, ia kembali membuat kuis berhadiah sepeda sebab telah ada pengakuan dari Komisi Penentuan Umum yang membolehkannya lakukan perihal itu.

Baca Juga : Kubu Jokowi Serahkan Polemik Pembagian Sepeda ke KPU dan Bawaslu

Bahkan juga, Jokowi mengakui telah menanyakan langsung pada Komisioner KPU.

“Saya bertanya KPU, bisa tidak sich bagi-bagi sepeda. Tuturnya tidak bisa waktu kampanye, sesudah saya bertanya, bisa nyatanya,” kata Jokowi.