Soal Perppu KPK, NasDem Nilai Jokowi Tak Akan Permalukan DPR

Jakarta – NasDem memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai komitmennya berkaitan UU KPK yang barusan disahkan. Anggota Dewan Ahli Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi memandang Jokowi tidak membuat malu DPR.

Karena, sambungnya, UU KPK itu disetujui ke-2 faksi, DPR serta pemerintah. Jika Perppu KPK diedarkan, ia memandang pemerintah akan dipandang seperti menampar muka DPR.

“Jadi pertama, kami mengatakan ini persetujuan di antara pemerintah serta DPR. Jadi kami memperingatkan jika persetujuan tidak bisa dengan gampang kita selanjutnya menarik diri. Sebab, jika dengan gampang menarik diri, itu akan punya pengaruh pada beberapa langkah politik selanjutnya,” kata Taufiqulhadi di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

“Karenanya, saya memandang pemerintah tidak bertindak yang akan menampar muka legislatif. Saya pikir tidak Pak Jokowi ambil langkah yang membuat malu DPR,” sambungnya.

Baca Juga : TNI-Polri dan Analogi Tangan Kanan-Kiri ala Gatot Nurmantyo

Ia mengharap langkah apapun yang akan diambil pemerintah harus dikomunikasikan dengan DPR. Taufiqulhadi memandang sekarang Perppu mustahil diedarkan sebab belumlah ada nomer undang-undangnya.

Taufiqulhadi menunjuk tekanan Jokowi menerbitkan Perppu secepat-cepatnya ialah perangkap. Karena, Perppu baru bisa diedarkan jika undang-undang telah di tandatangani atau telah berlaku semenjak 30 hari disahkan.

Sedabnkan sekarang Presiden belum tanda-tangani UU itu, hingga Jokowi akan dipandang konyol jika Perppu dikeluarkan tanpa ada nomer undang-undangnya.

“Perppu itu mustahil keluar saat ini sebab penomorannya belumlah ada. Jadi, jika contoh ada orang yang menjelaskan ini di Perppu, orang itu menjebak Presiden. Jadi membuat kelihatan konyol mengapa sebab kita tahu lakukan judicial ulasan serta keluarkan Perppu saat ini itu tidak berkaitan sebab penomorannya belumlah ada. Lalu akan dikeluarkan Perppu itu ialah untuk undang-undang nomer berapakah?” katanya.

Anggota Komisi III 2014-2019 itu menunjuk faksi yang menjebak Jokowi supaya menerbitkan Perppu itu adalah barisan yang datang dari pejuang keadilan sosial atau social justice warrior (SJW). Barisan itu ditudingnya tidak bernegara.

“Itu menurut saya harus berhati-hati Presiden dengan perangkap jebakan semacam itu. Beberapa orang itu ialah beberapa orang yang tidak tulus sebenarnya yang menggerakkan Presiden. Kita tahu barisan itu ialah social justice warrior, beberapa pejuang keadilan sosial,” katanya.

Ia memandang barisan itu jadi orang yang tidak punyai negara. Ia menyangka barisan itu menggerakkan kondisi hingga berlangsung demonstrasi mahasiswa yang menampik UU KPK.

“Barisan ini ialah barisan yang stateless sebenarnya. Mereka ini jika ada masalah di Indonesia akan ada di Indonesia, jika esok berada di Malaysia pergi ke Malaysia, jika berada di Hong Kong akan pergi kesana. Mereka hanya ada sudut pandang mengenai HAM saja, HAM universal,” katanya.

“Itu yang saat ini ada di semua, mereka berkaitan kelompok-kelompok tersendiri di Eropa Barat. Mereka berikut yang meng-orchestrated satu kondisi selanjutnya mahasiswa turun ke jalan dan lain-lain,” sambungnya.