Soal Salinan Gugatan OSO, Komisioner Sebut KPU Seharusnya Jadi Prioritas MA

JAKARTA – Komisioner Komisi Penentuan Umum ( KPU) Hasyim Asy’ri menjelaskan, Mahkamah Agung ( MA) semestinya mengutamakan KPU dalam soal penyampaian salinan putusan hasil uji materi Ketentuan KPU (PKPU) Nomer 26 Tahun 2018.

PKPU itu mengendalikan larangan pengurus parpol jadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selama ini, kata Hasyim, KPU belumlah terima salinan hasil uji materi. KPU, baru mendapatkan info dari mass media jika MA sudah terima serta menyetujui tuntutan uji materi yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) itu.

Hasyim menjelaskan, dalam uji materi ini KPU adalah pihak tergugat. Hingga, semestinya MA mengutamakan KPU untuk secepat-cepatnya terima salinan putusan.

“KPU ini kan pihak tergugat serta yang melakukan pekerjaan (pemilu), harusnya ya jadi prioritas dong,” kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (9/11/2018).

Berkaitan hal itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan pihaknya masih tetap menanti salinan putusan itu sampai ke KPU.

Walau sebenarnya, sesudah muncul berita MA menyetujui tuntutan uji materi yang diserahkan OSO 25 Oktober lantas, KPU telah mengemukakan surat ke MA, minta instansi peradilan hukum itu untuk mengirim salinan putusan hasil uji materi ke pihaknya.

Tapi, salinan putusan tidak kunjung sampai ke KPU sampai sekarang ini.

Belumlah terdapatnya salinan putusan dari MA berkaitan hasil uji materi, membuat KPU tidak dapat ambil sikap pada OSO yang awal mulanya dicoret dari rincian calon masih (DPT) anggota DPD Pemilu 2019.

“KPU telah kirim surat semenjak putusan itu (muncul) di press release kan. Hanya kami belumlah dapat ambil sikap apa pun. Kami masih tetap menanti salinan putusan dari MA,” tutur Arief.

Mahkamah Agung (MA) terima serta menyetujui tuntutan uji materi yang diserahkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berkaitan larangan pengurus parpol jadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mengacu salinan putusan tuntutan OSO, MA mengatakan ketetapan masalah 60A Ketentuan KPU 26 Tahun 2018 mengenai Pergantian Ke-2 atas Ketentuan KPU Nomer 14 Tahun 2018 mengenai penyalonan perorangan peserta pemilu anggota DPD bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang tambah tinggi.

“PKPU 26 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang tambah tinggi yaitu Masalah 5 huruf d serta Masalah 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Ketentuan Perundang-Undangan,” tutur Kepala Biro Hukum serta Jalinan Penduduk Mahkamah Agung (MA) Abdullah waktu dihubungi Kompas.com, Jumat (9/11/2018).

Baca Juga : “Cabut Gigi Minta ke Dokter Spesialis, Padahal di Puskesmas Bisa…”

Awal mulanya, KPU mencoret OSO menjadi calon anggota DPD karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol. OSO dipandang masih tetap terdaftar menjadi anggota parpol.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan menjadi anggota parpol.

Ketentuan tentang larangan anggota DPD rangkap jabatan tertera dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).