Transisi Swasembada Garam, PDI-P Menyadari Kebijakan Impor

Transisi Swasembada Garam, PDI-P Menyadari Kebijakan Impor

             JAKARTA, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengharapkan ke depan Indonesia tidaklah perlu sekali lagi buat kebijakan import garam industri.

Menurut Hasto, Indonesia miliki potensi yang luar dapat besar hingga di masa depan tidak butuh sekali lagi lakukan import garam dari negara beda.

” PDI-P juga mendorong kita bisa berdaulat di bagian garam. Hingga ke depan tidaklah perlu import sekali lagi, ” tutur Hasto di Kantor PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Hasto mencontohkan bagaimana usaha konkrit PDI-P di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berproduksi garam, hingga dapat menolong mendorong swasembada garam nasional.

Menurutnya, potensi pengembangan garam di daerah NTT itu telah dikerjakan. PDI-P memelopori integrasi pada tiga pilar partai dengan mereka yang miliki kekuatan dalam soal tehnologi, investasi.

Dia meneruskan, untuk sekarang ini PDI-P dapat mengerti maksud kebijakan pemerintah tentang import garam industri yang pernah jadi masalah itu.

PDI-P berpandangan bila apa yang dikerjakan pemerintah adalah masa transisi sepanjang bebrapa bagian membuat swasembada garam dikerjakan.

Import Garam

Terlebih dulu, Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membidik Indonesia tak akan mengimpor garam industri pada th. 2021 yang akan datang.

Baca Juga : Pengendara Sepeda Motor Tewas Tertabrak Bus Transjakarta

Hal tersebut searah dengan gagasan pemerintah yang tengah mengerjakan lahan untuk menghasilkan garam industri.

” Garam itu telah kami yakinkan th. 2021 kami tidak ingin import sekali lagi. Hingga dua th. ini, kami kerjakan 30. 000 hektare lahan untuk garam industri yang umumnya berada di Nusa Tenggara Timur (NTT), ” kata Luhut waktu menghadiri Food Security Summit-4 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018).

Sampai kini, Indonesia dengan teratur mengimpor garam industri dari luar negeri yang keputusannya direferensikan oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) serta dikerjakan oleh Kementerian Perdagangan.

Garam industri di-import dalam rencana penuhi keperluan industri dalam negeri sepanjang satu tahun, terutama garam industri berlainan dengan garam mengkonsumsi yang kebutuhannya dapat dicukupkan dengan produksi dalam negeri.

Luhut menerangkan, beberapa besar lahan untuk produksi garam industri juga akan berada di NTT, yakni seluas 20. 000 hektare. Sekarang ini, program itu telah jalan serta selalu ditingkatkan dengan bertahap.

Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Darmin Nasution juga menjelaskan, kuota import garam industri untuk th. ini diputuskan sebesar 3, 7 juta ton. Import garam industri juga akan dikerjakan dengan bertahap.

Terlebih dulu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meneken Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 9 Th. 2018 mengenai Tata Langkah Pengendalian Import Komoditas Perikanan serta Komoditas Pergaraman jadi Bahan Baku serta Bahan Penolong Industri pada 15 Maret 2018.

Lewat PP itu, kewenangan keluarkan referensi import garam dari yang awal mulanya ada pada Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) diarahkan ke Kementerian Perindustrian.

Support by : kompas.com