Untuk Ubah Calon Kepala Daerah, Demokrat Anggap Pemerintah Lebih Baik Revisi UU Pilkada

Untuk Ubah Calon Kepala Daerah, Demokrat Anggap Pemerintah Lebih Baik Revisi UU Pilkada

              JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilainya tidak ada kegentingan yang memaksa untuk Presiden Jokowi untuk keluarkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk ganti calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

Hal tersebut di sampaikan Hinca menyikapi saran sebagian partai koalisi pemerintah yang inginkan ada Perppu mengenai Pilkada supaya mereka dapat ganti calon kepala daerah yang diusung, tetapi saat ini berstatus tersangka.

” Kriteria pasal 22 UUD 1945 untuk Perppu itu yaitu suatu hal yang mulia serta dia baru juga akan di keluarkan waktu negara dalam kondisi darurat. Pertanyaannya yaitu apakah dengan hal tersebut negara sekarang ini dalam kondisi darurat? ” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Ia memberikan Perppu ditujukan untuk merespons problem yang mempunyai dampak besar untuk kehidupan bernegara. Sekarang ini, dengan terdapatnya 8 calon kepala derah sebagai tersangka, menurut dia hal tersebut tidak memberikan kegentingan yang memaksa hingga Presiden tidak butuh keluarkan Perppu.

Ia mengerti sekarang ini dari 8 calon kepala daerah yang berstatus tersangka, tidak satu juga ada yang diusung Demokrat. Tetapi ia menyebutkan bukanlah hal tersebut sebagai argumen Demokrat menampik Perppu.

Hinca kembali memiliki pendapat kondisi sekarang ini tidaklah waktu yang pas untuk Presiden untuk keluarkan Perppu.

Ia memberikan baiknya perubahan ketentuan itu dikerjakan lewat revisi undang-undang seperti umum serta akhirnya baru diberlakukan pada pilkada selanjutnya, bukanlah saat ini.

Baca Juga : Hasil Rapat dengan Tiga Menteri, Go-Jek serta Grab Juga akan Naikkan Tarif

” Saya lebih relatif normatif serta sistem normal saja untuk sistem perbaikan lewat revisi undang-undang, bukanlah dengan Perppu. Kalau ini jadi problem iya, tapi untuk selanjutnya saja (ketentuan dirubah), ” lanjut dia.

Terlebih dulu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah menyarankan Komisi Penentuan Umum (KPU) membuat revisi Ketentuan KPU (PKPU) supaya partai politik dapat ganti calon kepala daerah yang diusung tetapi sudah berstatus tersangka.

Dengan hal tersebut partai politik yang mengusung calon kepala daerah dengan status tersangka tidak dirugikan di hari pencoblosan dengan citra pasangan calon yang sudah tergerus.

Tetapi, saran pemerintah itu tidak diterima oleh KPU. Mereka menampik untuk membuat revisi PKPU itu bila tak ada Perppu jadi referensi perubahan ketentuan tehnis penyelanggaraan Pilkada, yang disebut turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Pilkada.

” Kami dapat membuat revisi PKPU itu (pencalonan) berdasar pada Perppu, ” tutur Komisioner KPU Ilham Saputra.

beralasan, pihaknya tidak memberi ruangan pada partai politik untuk ganti calon kepala daerahnya yang berstatus tersangka karena Undang-Undang mengatur sekian.

” Kami tetap masih merujuk pada sebagian UU yang ada. Sepanjang UU menyebutkan sesuai sama itu, jadi referensi kami yaitu UU, ” tutur bekas wakil ketua Komisi Berdiri sendiri Penentuan (KIP) Aceh itu.

Support by : kompas.com