Utusan Perdamaian PBB Siap Pastikan Evakuasi Warga Sipil dari Idlib

JENEWA – Utusan perdamaian PBB untuk Suriah menawarkan diri untuk melakukan perjalanan ke Idlib dan membantu memastikan evakuasi warga sipil keluar dari kota itu melalui koridor kemanusiaan.

Tawaran tersebut menyusul kekhawatiran akan adanya serangan pasukan pemerintah rezim Bashar al-Assad yang ingin merebut kembali wilayah Idlib dari kendali pemberontak.

“Saya tengah mempersiapkan.. secara personal maupun fisik untuk melibatkan diri.. memastikan koridor sementara yang layak dan menjamin bagi orang-orang sehingga mereka dapat kembali ke tempat mereka setelah semua (serangan) ini selesai,” kata utusan perdamaian PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura kepada wartawan di Jenewa, Kamis (30/8/2018).

Kekhawatiran akan dilakukannya serangan oleh pemerintah Suriah dengan didukun sekutunya Rusia, menyusul langkah mobilisasi kekuatan militer untuk merebut kembali Idlib, provinsi terakhir yang masih dikuasai kelompok pemberontak.

Wilayah Idlib berbatasan dengan Turki dan menjadi rumah bagi hampir tiga juta warga Suriah. Hampir setengah di antaranya merupakan anggota pemberontak.

Sementara warga sipil akan dipindahkan secara massal ke wilayah lain yang telah dikuasai pasukan pro pemerintah Suriah dalam serangkaian serangan yang intens.

Rencana operasi militer ke wilayah Idlib akan menimbulkan mimpi buruk untuk kemanusiaan di Suriah.

Hal tersebut lantaran sudah tidak ada wilayah lain di Suriah yang masih dikuasai kelompok pemberontak, sehingga dikhawatirkan tidak ada lagi tempat yang bisa dituju bagi anggota gerilyawan yang akan dievakuasi.

Staffan menekankan perlunya memastikan bahwa warga sipil yang dievakuasi dapat ditempatkan ke wilayah yang kini dikuasai pemerintah dan menjamin hak-hak mereka tetap dihormati.

Baca Juga : Ma’ruf Amin Bakal Tanggalkan Jabatan Rais Aam PBNU

“Terus terang ini akan menjadi ironi yang tragis saat perebutan wilayah ini menuju akhir,” kata Staffan de Mistura dilansir AFP.

Sebelumnya pada Rabu (29/8/2018), Sekjen PBB, Antonio Guterres memperingatkan bahwa operasi militer skala besar akan dijalankan pemerintah Suriah ke Provinsi Idlib yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan dan memperingatkan potensi penggunaan senjata kimia.