Wacana Rumah Berlapis Ala Anies-Sandiaga, Terobosan Baru atau Hanya Ganti Nama?

Wacana Rumah Berlapis Ala Anies-Sandiaga, Terobosan Baru atau Hanya Ganti Nama?

               JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memunculkan wacana rumah berlapis.

Pertama kali, ide ini mulai dikemukakan Anies pada saat rapat pematangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Soal penataan kampung, Anies ingin konsep urban renewal atau pembaharuan kota yang bisa digunakan. Menurut dia, hal ini sudah dilakukan di sejumlah negara. Pemerintah bisa melakukan konsolidasi tanah yang nantinya akan dibangun rumah berlapis.

“Dibangunkan rumah yang berlapis lalu wilayah yang ada di situ akan bisa dimanfaatkan sebagai area bersama,” ujar Anies di ruang pola Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (3/11/2017).

Munculnya wacana rumah berlapis ini menimbulkan sejumlah tanda tanya. Contohnya mengenai perbedaan rumah berlapis yang terdengar sama seperti rumah susun yang sering dibuat pemerintahan sebelumnya.

Pada Minggu (5/11/2017), Sandiaga menjelaskan bahwa rumah berlapis konsepnya vertikal. Lantas apa yang membedakannya dengan rusun? Sandi menjawab perbedaan ada pada ketinggiannya. Umumnya, rumah susun memiliki ketinggian belasan lantai.

Baca Juga : Ditanya Beda Rumah Susun dan Rumah Berlapis, Jawaban Sandiaga…

“Kalau (tingginya rumah berlapis) ini di bawahnya,” kata Sandiaga.

Sebelum itu, Anies mengatakan kemungkinan konsepnya seperti kampung deret. Perbedaan rumah susun dengan rumah berlapis juga tampak dari penjelasan Anies.

Kata Anies, warga menerima unit rumah berlapis dengan ukuran yang sama seperti rumah mereka sebelumnya. Selain itu, rumah berlapis itu juga tidak boleh terlalu jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)

Hal ini berbeda dengan konsep rusun biasanya dimana setiap warga mendapat unit dengan luas yang sama. Dalam praktiknya, kata Anies, penggunaan istilah “lapis” digunakan dalam proses perizinannya.
“Sebenarnya kalau Anda lihat izin, tulisannya apa? Lapis. Satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Boleh Anda sebut susun, boleh sebut lapis, sama saja,” ujar Anies.
Bagaimana mewujudkannya?

Kepada SKPD, Anies mengatakan nantinya pasti ada kendala dalam mewujudkan konsep ini. Misalnya untuk mengurus lahan yang akan digunakan.

“Kendalanya soal kepemilikan tanah, kita bebasin tanah untuk tol bisa urusin, masa buat orang miskin enggak bisa sih? Bebasin tanah untuk pembangunan ini bisa kok, lah kok buat orang miskin kita tidak bisa? Bisa lah, ini masalah kemauan,” kata Anies.

Bagaimana caranya, Anies meminta para wali kota sebagai “penguasa wilayah” untuk memikirkannya. Dia meminta para wali kota mempelajari lebih lanjut konsep urban renewal ini. Hal ini disampaikan Anies kepada Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Jumat lalu. Saat itu, Mangara bertanya bagaimana gambaran dari ide Anies itu.

“Ya Bapak cari solusinya lah Pak, karena itu Bapak jadi wali kota. Kan begitu kira-kira Pak. Kalau engga, kita diskusi akademik di ruangan ini. Tidak,” ujar Anies.

“Kita minta Bapak laksanakan itu. Bagaimana caranya Bapak pikirkan caranya. Jadi kita cari ini biar selesai,” tambah dia.

Anies ingin setiap masalah yang ditemukan wali kota diinventarisasi. Solusi dari permasalahan itu bisa dicari dengan berkonsultasi kepada instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pemeriksa Keuangan. Apa yang Anies lakukan kepada jajaran di bawah saat ini mirip dengan tuntutan warga Jakarta kepada dia.

“Sama Pak, rakyat juga gitu. Anies-Sandi, saya enggak peduli caranya bagaimana, ini yang kami minta. Urusan bagaimana (caranya) ya karena itu lah Anda kami pilih, kan gitu Pak,” kata Anies.

“Rakyat enggak peduli Pak. Saya sudah pilih Anda, enggak ngerti bagaimana caranya, Anda jalankan itu,” tambah dia.

Support by : kompas.com